Jakarta, 19 Juni 2025 – Prestasi membanggakan diraih oleh Polresta Tidore setelah berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penghargaan tersebut diberikan atas hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Predikat Pelayanan Prima.
Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Kapolri dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri yang digelar di Gedung Mutiara PTIK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Polresta Tidore menjadi salah satu dari 22 satuan kerja (Satker) yang berhasil meraih predikat WBK dari lebih dari 600 Satker Polri se-Indonesia.
“Dua puluh dua unit kerja menjadi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan hasil evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK mandiri di lingkungan Polri tahun 2024,” demikian tertulis dalam poin kedua Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/872/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pencapaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Selamat kepada para Satker yang telah mendapatkan predikat WBK dan Predikat Pelayanan Prima. Terus tingkatkan kehadiran, berikan kemudahan, serta berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegas Kapolri.
Sementara itu, Kapolresta Tidore, AKBP Heru Budiharto, S.I.K., M.I.K., mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini sebagai kado terindah menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79.
“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh personel Polresta Tidore, dari pimpinan hingga ke tingkat bawah. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini bukan akhir, namun awal untuk terus berinovasi dan menjadikan Polri yang Presisi demi masyarakat. Polresta Tidore SEHATI,” ujar AKBP Heru.
Dengan capaian ini, Polresta Tidore semakin menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal.
